Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Sebuah rekaman percakapan berdurasi 34 menit yang bocor ke publik mengguncang Kabupaten Lingga. Rekaman ini mengungkap dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung sejumlah calon legislatif di Pemilu 2024. Temuan ini memicu aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Laskar Bunda Melayu (LBM) Kabupaten Lingga di depan Gedung DPRD Lingga pada hari Jumat (25/10).
Dalam aksinya, LBM menuding dua pejabat tinggi Lingga sebagai tokoh kunci di balik skandal ini. Rekaman tersebut diduga melibatkan suara yang menyerupai Bupati Lingga, MN, yang saat ini sedang cuti, dan Ketua DPRD Lingga, AN, yang masih aktif menjabat.
Percakapan tersebut mengisyaratkan adanya pembagian dana dari setoran pengusaha dan investor tambang yang beroperasi di wilayah Lingga, yang menurut LBM merupakan indikasi kuat kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sorotan semakin tajam setelah LBM mengungkap bahwa rekaman tersebut menyebutkan adanya aliran dana sebesar Rp 10 juta yang diduga disalurkan kepada 25 calon legislatif melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap masyarakat! Dana publik seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan, bukan demi politik pribadi,” seru Rasyid Maulana, Ketua LBM, dalam orasinya.
Rasyid juga mendesak DPRD Lingga untuk segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) guna menyelidiki kasus ini secara tuntas dan transparan.
“Kami menuntut penyelidikan yang tanpa pandang bulu, karena ini bukan sekadar soal hukum, tetapi menyangkut integritas pemerintahan dan keadilan bagi rakyat Lingga,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain menyerukan pengusutan hukum yang menyeluruh, Rasyid mengajak seluruh elemen masyarakat Lingga untuk bersatu melawan korupsi dan mendorong penegakan hukum yang adil. Ia menegaskan bahwa aksi ini sepenuhnya merupakan inisiatif mandiri LBM tanpa intervensi dari Dewan Pendiri. “Kami berdiri di sini bukan untuk politik, melainkan untuk memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Aksi ini mendapatkan respons positif dari masyarakat Lingga yang mendambakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, “Pemerintahan yang bersih adalah hak semua warga. APBD bukan milik segelintir pihak, tetapi milik rakyat,” tegas Rasyid dalam orasi penutupnya, sebelum massa membubarkan diri dengan tertib.
Aksi LBM ini tak hanya mendapat perhatian luas di Lingga, tetapi juga di tingkat provinsi. Banyak pihak yang mendukung langkah tegas LBM ini, dengan harapan agar investigasi tersebut menjadi awal dari perubahan yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan di Lingga, menuju transparansi dan akuntabilitas yang sejati. (Budi)
