Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Budi Prasetyo S.I.P kecewa penuh terhadap DPR RI perwakilan Kepri yang sampai saat ini tidak pernah terdengar suaranya di media maupun televisi terkait kisruh yang terjadi di Pulau Rempang dan sekitarnya
Bahkan permasalahan ini telah masuk dalam rapat kerja pembahasan yang di hadiri langsung oleh Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pengusaha Batam namun sayangnya Salah satu anggota Komisi VI perwakilan dari Kepulauan Riau mukanya tidak nampak dalam rapat tersebut dan kami duga beliau tidak hadir dan dinilai tidak perduli dengan kondisi Kepulauan Riau saat ini
“Kami Nilai Dr Nyat Kadir tidak perduli dengan kondisi Kepri saat ini apa lagi beliau saat ini duduk di Komisi VI sebagai Kapoksi, masyarakat boleh lihat di youtube ada tidak muka beliau disitu, padahal yang paling kita tunggu-tunggu itu statmen dari DPR RI Perwakilan Kepri, tapi kenapa orang tersebut yang menjadi perwakilan Kita Tidak hadir, dan bersuara Kita sangat kecewa” ungkap Budi yang merupakan Ketua JPKP Kota Tanjungpinang pada Rabu (04/10)
Dalam vidio yang berdurasi 3 Jam lebih tersebut DPR RI Perwakilan Kepri tidak nampak di layar kaca bahkan yang hadir nampak dari DPR RI Perwakilan lain (Bukan dari Kepri) padahal masyarakat Kepri sangat menunggu statmen yang keluar dari Dewan Dapil Kepri Tersebut
“Kita tunggu – tunggu selama berjam – jam tidak ada sedikit pun statmen dari Beliau apakah beliau bungkam, apakah beliau tidak mampu menjadi perwakilan kita di DPR RI, kita bisa lihat kualitas pemimpin kita saat ini, rupanya jauh dari kata mampu untuk menyampaikan persoalan ini ke Nasional,”jelas Budi yang juga masyarakat Kepri
Diketahui dari beberapa sumber Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang, Industri, Investasi, Persaingan Usaha, yang pada hari senin (02/10) kemarin melakukan rapat kinerja namun ketidak Hadiran Perwakilan Kepri yang memiliki tugas Kapoksi Komis VI Tersebut membuat masyarakat kepri bertanya-tanya
“Kita bertanya-tanya apakah mereka perduli atau tidak terhadap 5000 lebih masyarakat melayu yang ada di Pulau Rempang, kita di sini menilai objektif melihat situasi di pulau rempang kalau memang perduli terhadap investasi dan masyarakat seharusnya mereka bersuara jadi kita tahu kualitas pemimpin yang akan kita pilihan nanti pada tahun depan, ” jelasnya kembali
Komisi VI DPR RI Bersama Kepala BP Batam dan Menteri Investasi / BKPM membahas terkait persoalan tindak Lanjut permasalah lahan di pulau rempang Kepulauan Riau, isu ini menjadi penting di karenakan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) apalagi isu mengenai relokasi 16 Kampung tua mencuat ke permukaan di tengah demontrasi beberapa waktu lalu (Red)
