Bataminfo.co.id, Batam – Aliansi mahasiswa Kawal Demokrasi bersama Pemuda Pemerhati Demokrasi Kota Batam akhirnya difasilitasi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak Intelkam Polresta Barelang.
RDP ini digelar setelah sebelumnya pihaknya sempat melayangkan surat untuk melakukan aksi unjuk rasa (UNRAS) di depan Kantor KPU Batam.
Pihak yang hadir dalam RDP tersebut antara lain; Ketua Aliansi Mahasiswa Kawal Demokrasi, Ketua Pemuda Pemerhati Demokrasi Kota Batam, Ketua BEM UNRIKA Batam, Ketua BEM Poltek Batam dan Ketua BEM Institut Indo Baru Nasional (IIBN) serta KPU Kota Batam yang diwakili oleh Bosar Hasibuan, Kasat Intelkam Polresta Barelang dan Kabag Ops Polresta Barelang.
Jamaludin Selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi sekaligus Ketua Aliansi Mahasiswa Kawal Demokrasi, dalam RDP yang digelarpada Jumat, 22 November 2024 kemarin tersebut, dirinya mengatakan dugaannya terkait penyelewengan anggaran negara yang dilakukan oleh KPU atas klaimnya terhadap publik mengenai berhasilnya diselenggarakan debat putaran kedua Paslon Walikota dan Wakil Walikota Batam.
“KPU dalam hal ini bang Bosar sangat normatif menjawab pertanyaan Mahasiswa. kita mempertanyakan soal anggaran yang mana kita takuti disalahgunakan oleh KPU, karena mereka mengklaim di media bahwasanya KPU berhasil menyelenggarakan debat kedua” kata Jamal dalam RDP.
Pihaknya juga Menegaskan agar BPKP dan inspektorat untuk mengaudit dengan jeli segala macam anggaran debat oleh KPU kota Batam.
“Terutama debat kedua, harus betul-betul di audit karena debat kedua itu betul-betul tidak dilaksanakan oleh KPU, bahkan KPU Tidak bisa menunjukkan kepada kita terkait hal teknis yang membatalkan itu, terkait perjanjian atau kesepakatan di H-1 sebelum debat misalnya, kata dia.
Berdasarkan hasil diskusi tadi, Ia juga menyimpulkan bahwasannya Bawaslu Kota Batam dinilai perlu hadir sebagai bagian dari pengawasan aktif dari setiap tahapan yang salah satunya adalah tahapan debat ini.
“Kami juga akan meminta keterangan dari bawaslu untuk menjelaskan kepada publik bahwasannya langkah apa yang sudah bawaslu ambil dalam pengawasan aktif di lapangan dalam hal ini bawaslu dari di lokasi debat tersebut,” ujar Jamal
Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Pemerhati Demokrasi Kota Batam, Jhon Making mengatakan Kehadirannya di Kantor KPUD Kota Batam sebagai upaya untuk menyikapi situasi dinamika politik Pilkada Kota Batam dengan dibatalkannya Debat Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam.
Dilain sisi, mantap presidium PMKRI Kota Batam itu sangat menyayangkan kehadiran mahasiswa tidak disambut langsung oleh Ketua KPU Kota Batam.
“Kami hadir hari ini ingin mendengarkan secara langsung penjelasan atau semacam Klarifikasi langsung dari Ketua KPU Kota Batam mungkin sisi kepastian hukum dan Profesionalitas sebagai lembaga penyelenggara. Ada kekecewaan dari kami, dan kami minta dalam waktu dekat ini segera diagendakan waktu agar supaya Ketua KPU Kota Batam bisa bertemu dengan kami dari Pemuda dan Mahasiswa,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM Unrika, Muryadi Aguspriawan ketika RDP mengatakan bahwa KPU selaku penyelenggara seharusnya mempunyai kesiapan yang matang dalam membicarakan teknis maupun menginformasikan ke publik terkait dengan ketidaksiapan tersebut.
Lebih lanjut Muryadi juga menyoroti segmen awal dari debat dengan dibukanya acara debat oleh Ketua KPU Kota Batam pada 15 November lalu.
“Sehingga tidak adanya pembatalan dan membuang buang anggaran, Kita tahu bersama tujuan dari adanya dilaksanakan debat tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan meningkatkan kepedulian publik terhadap Pilkada ini. Menurut saya itu bukanlah sebuah perdebatan melainkan seremonial semata yang di lakukan oleh pihak KPU, dan itu sangatlah dirugikan oleh banyak pihak dengan batalnya debat dan dilakukan seremonial semata” tuturnya.
Muryadi juga menekankan agar kedepannya Mahasiswa dilibatkan dalam debat Paslon untuk hadir Langsung di acara debat.
“Agar nantinya kami bisa mengetahui lebih detail terkait dengan dinamika di dalamnya sehingga tidak adanya perspektif yang miring terkait dengan pembatalan tersebut” imbuhnya.
