Bataminfo.co.id, Natuna – Di tengah geliat pembangunan yang terus digaungkan, persoalan lama justru masih membayangi Kabupaten Natuna. Hutang kepada pihak ketiga yang tak kunjung tuntas kini menjadi sorotan tajam masyarakat, khususnya di Kecamatan Pulau Midai.
Seorang warga Midai yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kegelisahannya. Baginya, persoalan hutang bukan soal siapa pemimpinnya, melainkan soal tanggung jawab yang harus dituntaskan.
“Kalau namanya hutang, wajib dibayar. Mau zaman siapa pun, itu bukan urusan kami,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai, hingga saat ini belum ada kejelasan konkret dari pemerintah daerah terkait penyelesaian hutang tersebut. Padahal sebelumnya sempat disampaikan bahwa beban hutang tinggal separuh, namun realisasinya masih belum terlihat.
Kondisi ini turut dirasakan oleh pihak ketiga yang hingga kini masih menunggu kepastian pembayaran. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
“Pihak ketiga sangat berharap bisa diselesaikan, karena kami juga punya tanggungan,” katanya.
Dalam nada yang lebih tajam, warga tersebut menilai bahwa persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan jika ada kemauan kuat dari pemimpin daerah. Ia bahkan menyebut opsi-opsi yang bisa diambil, mulai dari pinjaman bank hingga evaluasi total kegiatan daerah.
“Kalau memang serius, harusnya ada jalan. Bisa pinjam ke bank, atau hentikan dulu kegiatan yang tidak prioritas. Tahun depan bisa mulai lagi,” tegasnya.
Menurutnya, selama hutang tersebut belum diselesaikan, sebaik apa pun program yang dijalankan pemerintah akan tetap dipandang negatif oleh masyarakat.
“Program bagus pun akan terlihat jelek kalau hutang tidak dibayar. Ini soal kepercayaan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa penyelesaian hutang menjadi kunci utama dalam menilai kinerja seorang kepala daerah. Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit dibangun.
“Kalau hutang itu selesai, barulah masyarakat bisa menilai apakah bupati ini berhasil atau tidak,” ucapnya
Sorotan dari masyarakat ini menjadi pengingat bahwa di balik program dan rencana pembangunan, ada tanggung jawab mendasar yang tak bisa diabaikan—menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban.
Laporan (Is)
