Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepri telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemprov Kepri dalam berupaya mensukseskan setiap program pemerintah pusat di daerah, terutama dalam hal upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Kepri.
Sebagaimana dikatakan oleh juru bicara (jubir) Tim Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana, bahwasanya Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, Forkopimda serta organisasi kemasyarakatan yang ada, sejak awal sudah membangun komitmen ingin membentuk hard imun secara collective di Kepri. Karena berkali-kali pula dikatakan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bahwa hanya dengan membentuk imunitas collective lah upaya pemulihan ekonomi di Kepri baru bisa dimulai.
“Bersama TNI, Polri, Forkopimda serta Pemerintah kabupaten dan kota kita sudah melakukan semua upaya untuk menekan perkembangan Covid-19 di Kepri,” kata Tjetjep.
Secara rinci, upaya yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Kepri, melanjutkan program pemerintah pusat dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kepri diawali dengan program vaksinasi. Mula-mula dengan menyuntik vaksin kepada para tenaga kesehatan dan dokter, karena tenaga kesehatan dan dokter adalah profesi yang paling rentan tertular mengingat hari-hari bersentuhan langsung dengan pasien.
Setelah vaksinasi untuk nakes dan dokter, dilanjutkan lagi vaksinasi untuk TNI dan Polri, kemudian kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai dilingkungan FKPD dan kemudian masyarakat umum.
Masih soal program vaksinasi tidak hanya sampai disitu. Guna menggesa agar bisa segera dibuka kembali objek-objek wisata yang berada di Batam dan Bintan, lalu Gubernur meminta kepada Pemerintah pusat untuk mengirim tambahan vaksin untuk para petugas pariwisata yang ada di Batam dan Bintan.
“Program vaksin di Kepri berjalan sesuai rencana. Semua elemen masyarakat sudah kita berikan vaksin. Dan terbukti program vaksinasi Kepri terbaik ke-3 setelah Bali dan DKI Jakarta,” terang Tjetjep yang juga mantan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri ini.
Apa yang disampaikan Tjetjep termasuk pemberian vaksin kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta para remaja dengan batas usia 12-17 tahun yang pencanangannya dilakukan Gubernur di Kabupaten Natuna.
“Hari ini kita melanjutkan pemberian vaksin kepada para pra lansia dan lansia. Vaksinasi ini kita pusatkan di kantor Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang,” ujar Tjetjep, Kamis (5/8).
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad kemudian mmberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi, juga memberikan motivasi sekaligus rasa terimakasih kepada Pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, Forkopimda serta unsur masyarakat lainnya yang sudah dengan sungguh-sungguh, bertungkus lumus mensukseskan program vaksinasi di Kepri.
“Penghargaan yang diberikan Gubernur ini hanya untuk pemerintah Kabupaten dan kota yang program vaksinasinya sudah terealisasi diatas 50 persen per 30 Juli lalu,” ujar Tjetjep lagi.
Tjetjep juga menegaskan, meskipun saat ini sudah banyak masyarakat yang di vaksin, dia menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk prokes sendiri, Pemprov Kepri tak henti-henti bersosialisasi tentang prokes ketat melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, pamflet, baliho, videotron hingga sosialisasi dalam berbagai kesempatan tatap muka.
Selanjutnya, PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan bahkan berlangsung hingga hari ini, Kamis (5/8). Dan program PPKM ini juga merupakan instruksi menteri dalam negeri mengingat sempat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di daerah pulau Jawa dan Bali. Dan kemudian peningkatan kasus meluas di luar Jawa dan Bali, termasuk di Kepulauan Riau.
Pemberlakuan PPKM di Kepri, diterapkan di Batam dan Tanjungpinang. Diawali dengan PPKM Darurat yang berlangsung 12-20 Juli. Kemudian diperpanjang lagi dengan status berubah menjadi PPKM Level 4 yang berlangsung 20 Juli-02 Agustus. Dan masih dengan status PPKM Level 4 diperpanjang lagi dari 2-9 Agustus.
“Sesuai arahan Pemerintah Pusat, kita all out. Semua cara kita lakukan demi menekan angka penyebaran COVID-19 di Kepri. Jika tidak begini, kita Pemprov sulit mengerjakan program kerja lainnya,” ujar Tjetjep lagi.
Diakui Tjetjep banyak sekali masyarakat yang mendesak agar PPKM dihentikan saja. Namun, bagaimanapun juga Gubernur dan Walikota/Bupati sudah tentu wajib mensinergikan kebijakan yang telah diatur Pemerintah Pusat berdasarkan Inmendagri nomor 27/2021 tersebut dengan menetapkan parameter yaitu, jumlah kasus baru, kasus yang dirawat dan kematian kasus.
Dalam dua kali perpanjangan PPKM, lanjut Tjetjep, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang secara nyata telah dapat menekan masing-masing sekitar 50 persen. Misalkan di Tanjungpinang, sebelum PPKM rata-rata harian jumlah kasus baru mencapai sekitar 1000 kasus/minggu, setelah PPKM menjadi sekitar hanya 500 kasus.
“Namun perlu digaris bawahi bahwa penurunan kasus tersebut belum cukup untuk kita keluar dari level 4, yang mengisyaratkan rata-rata kasus perminggu di Tanjungpinang tidak boleh melebihi 300 kasus,” terangnya.
Pada intinya, kata Tjetjep lagi, perlu dukungan semua pihak untuk dapat segera keluar dari level 4 ini. Dan untuk itulah Satgas Covid-19 yang sudah banyak dibentuk hingga tingkat RT perlu didorong agar sosialisasi informasi 3 M dapat dilakukan secara masif dan penelusuran kontak erat dengan kasus baru dapat terlacak untuk kemudian dilakukan test, setiap kasus baru dapat dikarantina, sehingga paparan Covid-19 dapat terkendali.
Selama PPKM berlangsung, Pemprov Kepri bekerjasama dengan Perum Bulog memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak.
Selain dengan Bulog, Pemprov Kepri juga telah berkoordinasi dengan Kementrian BUMN, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial serta Pemerintah Kabupaten dan Kota yang juga ditugaskan menangani bantuan kebutuhan hidup dasar masyarakat terdampak langsung dalam masa PPKM Darurat hingga PPKM Level 4.
Beberapa stimulan dilakukan Pemprov Kepri untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di Kepri. Diantaranya dengan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berikan per triwulan secara tepat waktu serta program lain seperti merangkul pihak Bank agar mempermudah dalam akses melakukan transaksi pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Semua bentuk ikhtiar saya rasa sudah dilakukan oleh Gubernur bersama jajarannya. Kita tinggal menunggu hasilnya. Semoga semua berjalan lancar, Covid-19 bisa teratasi dan program membangkitkan ekonomi bisa segera dimulai. Inilah yang diinginkan Gubernur dan hal ini selalu dia sampaikan dalam berbagai kesempatan,” tutup Tjetjep. (*)
