Natuna Kejar Bantuan Pelabuhan Apung HDPE, Empat Wilayah Diminta Segera Penuhi Syarat Administrasi

Avatar photo

Bataminfo.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan empat wilayah pesisir untuk mendapatkan bantuan pembangunan pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) dari pemerintah pusat. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, meminta pemerintah desa segera membentuk kelompok masyarakat sebagai persyaratan administrasi sebelum program direalisasikan,(18/11/2026).

Empat wilayah yang diusulkan yakni Desa Batu Berian dan Kampung Pelimpak di Kecamatan Serasan, Desa Pulau Tiga Barat, serta Desa Sededap di Kecamatan Pulau Tiga.

Cen Sui Lan menegaskan, pembentukan kelompok masyarakat harus segera dilakukan dengan melengkapi struktur kepengurusan, termasuk ketua dan bendahara. Kelompok tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan proposal serta mendukung proses pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya akan menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan kelompok masyarakat.

Bupati menargetkan seluruh persyaratan administrasi rampung paling lambat 31 Desember 2026. Langkah tersebut diperlukan agar pihak penyedia dapat segera melakukan survei langsung ke lokasi pembangunan.

“Secepatnya ini harus kita urus, paling lambat akhir bulan ini. Karena vendor nanti akan turun ke Natuna untuk melihat langsung lokasinya dan apa saja kebutuhannya,” kata Cen Sui Lan.

Ia juga menjelaskan, mekanisme penyaluran anggaran akan melalui rekening kas desa sebelum diteruskan kepada vendor atau penyedia yang telah ditentukan pemerintah pusat.

“Intinya dana itu hanya numpang lewat. Kita hanya perlu melakukan pengawasan dalam pembangunan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Allazi, mengatakan sejumlah fasilitas pelabuhan di daerah tersebut membutuhkan perhatian karena kondisinya sudah tidak memadai dan memerlukan revitalisasi.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan apung HDPE di empat wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan fasilitas transportasi laut, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada akses antarpulau.

Untuk Desa Batu Berian, pembangunan direncanakan berada di kawasan pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Natuna. Sementara di Kampung Pelimpak, Kecamatan Serasan, pelabuhan apung direncanakan terhubung dengan fasilitas pelabuhan pemerintah daerah yang telah tersedia.

Adapun Desa Pulau Tiga Barat dan Desa Sededap juga masuk dalam usulan penerima bantuan karena membutuhkan peningkatan fasilitas pelabuhan.

Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan anggaran dan penyedia untuk mendukung program tersebut. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian persyaratan administrasi, survei lapangan, serta pendataan kebutuhan di masing-masing lokasi.

Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pembangunan pelabuhan apung HDPE dapat meningkatkan akses transportasi laut, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.

Dengan demikian, percepatan pembentukan kelompok masyarakat menjadi salah satu tahapan penting agar usulan pembangunan di empat wilayah tersebut dapat berlanjut ke proses realisasi.

Laporan (Iskandar)