Solidaritas Jangan Sampai Mengaburkan Pokok Perkara
Catatan Seorang Wartawan
Oleh: M.A. Khafi Anshary
Beberapa hari belakangan, setiap membaca pemberitaan mengenai seorang wartawan berinisial H yang sedang berhadapan dengan proses hukum di Batam, saya menemukan sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Bukan semata-mata tentang perkara yang menjerat H, melainkan bagaimana sebagian teman sejawat di luar sana membangun narasi dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ada kesan bahwa sebagian dari kita sedang sibuk membela seorang wartawan, tetapi lupa memahami apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi.
Salah satunya terlihat dari pemberitaan yang mengangkat pernyataan kuasa hukum H, Jakobus Silaban, yang menyebut penerapan pasal terhadap kliennya cacat hukum. Pernyataan pembelaan itu tentu merupakan hak kuasa hukum. Tetapi ketika sebuah pemberitaan hanya mengedepankan klaim tersebut tanpa menguji unsur hukum dan rangkaian peristiwanya, publik justru disuguhi potongan persoalan, bukan pemahaman yang utuh.
Lebih jauh lagi, muncul narasi yang mengarahkan perhatian seolah-olah H diamankan kepolisian karena aktivitasnya memberitakan peredaran rokok ilegal. Bahkan, persoalan kemudian digiring ke tuntutan agar pengusaha yang diduga mengedarkan rokok tanpa cukai segera ditangkap.
Ada pula yang membangun narasi bahwa penangkapan H adalah sebuah skenario yang memanfaatkan instrumen hukum untuk kepentingan pengusaha rokok tanpa cukai. Wah, daya kritik yang patut dihargai, tetapi patut juga diingatkan.
Lho, sebentar.
Apakah pokok perkara yang sedang ditangani kepolisian adalah pemberitaan mengenai peredaran rokok ilegal, atau dugaan permintaan uang untuk menurunkan pemberitaan tersebut?
Dua hal ini berbeda. Jangan sengaja atau tidak sengaja dibuat seolah-olah menjadi satu persoalan.
Jika memang ada dugaan peredaran rokok ilegal, tentu aparat penegak hukum harus mengusutnya. Tidak boleh ada pengusaha yang kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan ekonomi atau jaringan tertentu. Tetapi dugaan pelanggaran oleh pengusaha tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memeriksa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengaku menjalankan profesi wartawan.
Satu persoalan tidak boleh dijadikan tirai untuk menutupi persoalan lainnya.
Dalam informasi yang beredar, H diduga meminta uang Rp75 juta kepada seseorang agar pemberitaan negatif mengenai dugaan penyelundupan rokok ilegal merek Manchester diturunkan (take down). Dari jumlah tersebut, disebutkan Rp10 juta telah diterima melalui transfer ke rekening pribadi.
Di sini ada hal yang perlu dipahami secara jernih. Mengapa dugaan pengancaman kemudian dapat berkaitan dengan dugaan pemerasan? Karena dalam konstruksi peristiwa seperti ini, ancaman dapat menjadi alat untuk memaksa seseorang menyerahkan sejumlah uang.
Sederhananya, apabila seseorang menggunakan ancaman akan terus memberitakan, menyebarkan informasi yang merugikan, atau membuka sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik pihak lain, kemudian ancaman tersebut disertai permintaan sejumlah uang agar pemberitaan dihentikan atau diturunkan, maka hubungan antara ancaman dan permintaan uang itulah yang harus diperiksa.
Dengan kata lain, ancaman diduga menjadi instrumen tekanan, sedangkan uang menjadi keuntungan yang hendak diperoleh. Apabila seseorang menyerahkan uang karena merasa tertekan oleh ancaman tersebut, rangkaian peristiwa itu dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan tindak pidana pengancaman.
Dalam perkara H, dugaan permintaan Rp75 juta dengan kesepakatan pemberitaan negatif diturunkan, ditambah informasi transfer Rp10 juta, tentu harus diuji secara menyeluruh.
Apakah benar ada ancaman? Siapa yang menyampaikan? Kepada siapa ancaman ditujukan? Apakah permintaan uang merupakan konsekuensi dari ancaman tersebut? Dan apakah transfer yang terjadi memiliki hubungan dengan permintaan itu?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui alat bukti, bukan asumsi. Sebab, transfer uang tidak otomatis membuktikan tindak pidana, sebagaimana permintaan uang tidak otomatis membuktikan adanya pengancaman. Namun, apabila keduanya terhubung dengan ancaman yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, rangkaian tersebut memiliki relevansi hukum yang serius.
Perlu dibedakan pula, Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pengancaman melalui ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau pembukaan rahasia untuk memaksa seseorang menyerahkan barang. Sementara itu, Pasal 482 KUHP mengatur pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Karena itu, konstruksi pasal yang tepat harus ditentukan berdasarkan bentuk ancaman dan fakta yang ditemukan penyidik.
Jadi, persoalannya bukan sekadar seseorang meminta uang, bukan pula semata-mata seseorang meminta berita diturunkan. Persoalan hukumnya terletak pada apakah ada ancaman yang digunakan sebagai alat untuk memaksa pihak lain menyerahkan uang demi keuntungan pribadi.
Polisi menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pengancaman. Sementara kuasa hukum H menyampaikan bahwa kliennya tidak mengenal pelapor, Suwilianto alias Welly, bahkan mengaku tidak pernah berkomunikasi dengannya.
Pernyataan itu sah sebagai bagian dari pembelaan. Namun, apakah tidak mengenal seseorang otomatis berarti tidak mungkin melakukan pengancaman terhadapnya?
Tentu tidak sesederhana itu.
Pengancaman tidak harus dilakukan dengan pertemuan langsung. Komunikasi dapat berlangsung melalui telepon, pesan elektronik, perantara, atau cara lainnya. Karena itu, yang perlu diuji adalah siapa yang melakukan komunikasi, bagaimana bentuk ancamannya, apa kaitannya dengan permintaan uang, serta bagaimana hubungan transaksi tersebut dengan pemberitaan.
Artinya, persoalan ini memiliki konstruksi hukum yang harus dibaca secara utuh. Bukan cukup dengan mengutip pernyataan kuasa hukum, lalu menyimpulkan bahwa penangkapan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap wartawan.
Kita juga tidak boleh mendahului pengadilan. H tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Tetapi asas itu tidak boleh berubah menjadi praduga bahwa setiap wartawan yang berhadapan dengan hukum pasti sedang dikorbankan karena pekerjaannya.
Di sinilah saya melihat ada kekeliruan dalam memahami arti solidaritas.
Solidaritas sesama wartawan bukan berarti kita harus menutup mata terhadap substansi perkara. Bukan pula berlomba-lomba membangun narasi pembelaan sebelum mengetahui secara utuh duduk persoalannya.
Kalau seorang wartawan diduga mengalami kriminalisasi karena produk jurnalistiknya, maka yang harus dilakukan adalah menguji apakah benar terdapat karya jurnalistik, apakah karya tersebut dibuat sesuai prosedur, apakah ada keberatan terhadap isinya, dan apakah mekanisme penyelesaian sengketa pers telah dihormati.
Kita bisa menggunakan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta mekanisme Dewan Pers sebagai pijakan untuk memastikan kemerdekaan pers tidak diganggu oleh tindakan sewenang-wenang.
Namun, jika persoalannya adalah dugaan permintaan uang dengan menjadikan penurunan pemberitaan sebagai syarat, maka kita juga harus berani mengatakan bahwa hal tersebut bukan praktik jurnalistik yang patut dibela.
Jangan sampai semua persoalan yang melibatkan seseorang berprofesi wartawan otomatis diberi label kriminalisasi pers. Sebab, kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah dua perkara yang harus dibedakan.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan teman-teman wartawan di luar sana sebagai bentuk solidaritas?
Hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami pokok perkara. Baca keterangan kepolisian, dengarkan penjelasan kuasa hukum, dan periksa informasi mengenai dugaan permintaan uang serta transaksi yang dipersoalkan. Jangan hanya mengambil satu pernyataan yang paling menguntungkan pihak yang sedang dibela.
Kawal proses hukum secara objektif. Pastikan hak-hak H sebagai warga negara dihormati, tidak ada tindakan sewenang-wenang, dan penyidik bekerja berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum. Jika ada kejanggalan, sampaikan kritik dengan argumentasi yang jelas.
Jika ditemukan indikasi bahwa perkara ini berkaitan dengan produk jurnalistik, dorong pengujian melalui mekanisme yang tersedia di Dewan Pers. Jangan biarkan kemerdekaan pers menjadi korban. Tetapi jangan pula menjadikan Undang-Undang Pers sebagai perisai untuk menutupi dugaan perbuatan yang berada di luar kegiatan jurnalistik.
Tetap dorong aparat mengusut dugaan peredaran rokok ilegal. Jika memang ada pelanggaran, siapa pun pelakunya harus diproses. Namun, jangan menjadikan isu rokok ilegal sebagai pengalihan dari dugaan permintaan uang yang sedang diperiksa.
Organisasi profesi juga harus hadir memberikan pendampingan, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan solidaritas. Pendampingan hukum, pengawasan proses pemeriksaan, pengujian etik, dan edukasi kepada anggota jauh lebih bermakna daripada sekadar membangun kegaduhan di ruang publik.
Sebab, solidaritas yang baik bukan hanya berdiri di samping kawan ketika ia sedang menghadapi masalah. Solidaritas juga berarti berani mengingatkan ketika ada sesuatu yang perlu diluruskan.
Saya kira, profesi wartawan terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya demi membela seseorang tanpa terlebih dahulu memahami duduk persoalannya.
Jangan sampai kita menjadi wartawan yang begitu bersemangat membongkar kesalahan orang lain, tetapi kehilangan keberanian untuk memeriksa persoalan di lingkungan sendiri.
Kita tidak boleh menjadi hakim bagi H. Tetapi kita juga tidak perlu menjadi pengacara yang tidak pernah ditunjuk hanya karena kebetulan memiliki profesi yang sama.
Sarkasnya begini: jangan sampai ketika seorang wartawan ditangkap, kemampuan jurnalistik sebagian teman sejawat justru ikut ditahan. Nalar berhenti bekerja, pertanyaan kehilangan arah, dan berita berubah menjadi pengeras suara pembelaan.
Padahal, tugas wartawan bukan mengembangkan narasi agar seseorang terlihat benar. Tugas wartawan adalah membantu publik memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Membela wartawan adalah sikap solidaritas. Membela kemerdekaan pers adalah kewajiban. Tetapi membenarkan dugaan penyimpangan hanya karena pelakunya seorang wartawan adalah kekeliruan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk menyelamatkan nama seorang wartawan, tetapi tanpa sadar ikut menenggelamkan nama baik profesi kewartawanan.
Sebab, pers tidak akan kehilangan martabat hanya karena seorang wartawan menghadapi proses hukum. Pers justru bisa kehilangan martabat ketika orang-orang di dalamnya memilih membela tanpa mau memahami masalah.
Dan pada akhirnya, solidaritas tanpa nalar hanyalah kerumunan yang kebetulan memiliki kartu pers.











