Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Rencana aktivitas ekonomi ekstraktif di perairan Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, mendapat sorotan tajam dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima Persis) Kepulauan Riau. Mereka memperingatkan bahwa pengerukan dasar laut di wilayah tersebut berisiko memicu kerusakan ekologis permanen yang mustahil untuk dipulihkan sepenuhnya.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, PW Hima Persis Kepri mendesak semua pihak untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Mereka menilai, eksploitasi skala besar di wilayah sensitif seperti Bintan Pesisir dapat memutus rantai kehidupan bawah laut yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
“Secara saintifik, tantangan pemulihan habitat dasar laut yang telah dikeruk itu sangat besar, bahkan hampir mustahil bisa kembali ke kondisi awal 100 persen. Intervensi teknologi secanggih apa pun belum mampu menggantikan keseimbangan alam yang telah terbentuk secara alami selama ribuan tahun,” ungkap Angga Hardika, Sekretaris Jenderal PW Hima Persis Kepri, melalui keterangan tertulisnya.
Bukan sekadar isu lingkungan, Hima Persis Kepri memandang ancaman ini sebagai persoalan kemanusiaan. Kejernihan laut dan kesehatan terumbu karang adalah “napas” bagi nelayan tradisional di sekitar perairan Numbing. Jika kualitas lingkungan menurun, maka keberlanjutan ekonomi jangka panjang warga pesisir dipastikan akan runtuh.
“Aspirasi ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada masyarakat pesisir. Kami tidak ingin kebijakan hari ini justru menjadi warisan bencana bagi generasi mendatang hanya demi mengejar keuntungan sesaat,” lanjut Angga.
Lebih lanjut, PW Hima Persis Kepri meminta para pemangku kebijakan untuk tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan yang nyata. Mereka mendesak agar seluruh izin aktivitas ekstraktif di perairan Numbing ditinjau kembali secara menyeluruh dengan mengedepankan asas kelestarian.
“Alam yang rusak tidak akan pernah bisa digantikan oleh profit ekonomi sebesar apa pun. Izin-izin tersebut harus dievaluasi dengan menempatkan daya dukung lingkungan di atas kepentingan materi,” tegasnya.
Sebagai penutup, organisasi mahasiswa ini mendorong terciptanya transparansi publik yang nyata. Mereka menuntut pemerintah dan pengembang untuk membuka ruang dialog yang jujur, inklusif, dan memastikan kejelasan pihak yang bertanggungjawab kepada masyarakat terdampak pasca pengerukan tersebut. Dialog ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menjamin hak-hak ekologis warga setempat tidak tergilas oleh arus industrialisasi.
(Budi)
