Bataminfo.co.id, Batam – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam (KRB) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini diperkirakan melibatkan massa dari berbagai serikat pekerja, komunitas, hingga aliansi masyarakat yang menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Kota Batam.
Tuntutan utama para buruh adalah kenaikan upah yang dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak, serta penghapusan beban biaya lahan yang selama ini dinilai semakin menekan perekonomian pekerja. KRB menilai bahwa biaya hidup di Batam kian meningkat akibat beban sewa lahan dan harga kebutuhan pokok yang tinggi, sementara upah buruh tidak mengalami penyesuaian yang memadai.
Aksi akan dipusatkan di tiga titik strategis, yakni:
1. Kantor Wali Kota Batam di Batam Center – sebagai simbol tuntutan kebijakan daerah.
2. Kantor Gubernur di Graha Kepri – menuntut perhatian pemerintah provinsi.
3. PT Djitoe Mesindo di kawasan industri Tanjung Uncang – lokasi yang dipilih buruh sebagai representasi persoalan hubungan industrial di sektor manufaktur.
Untuk mengantisipasi jalannya aksi, sebanyak 261 personel gabungan telah disiapkan oleh pihak kepolisian. Rinciannya terdiri dari 61 personel Brimob, 50 personel Polda Kepri, dan 150 personel Polresta Barelang. Seluruhnya akan disebar di beberapa titik konsentrasi massa.
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, menegaskan bahwa aparat keamanan akan mengawal aksi dengan pendekatan persuasif namun tetap tegas jika terjadi gangguan ketertiban.
“Sebanyak 261 personel gabungan disiagakan untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib. Kekuatan personel akan kami tempatkan sesuai kebutuhan di lapangan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Zaenal pada Rabu (27/8/2025) sore di lobi Mapolresta Barelang.
Zaenal juga mengimbau agar para buruh menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak terpancing provokasi. Menurutnya, pihak kepolisian berkomitmen menjaga keseimbangan antara pengamanan jalannya aksi dengan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam KRB menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan mereka terhadap kebijakan upah dan lahan yang tidak berpihak pada pekerja. Koordinator aksi menegaskan, unjuk rasa akan dilakukan secara damai, namun mereka menuntut pemerintah segera membuka ruang dialog yang nyata dan melibatkan perwakilan buruh.
