Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Pelaporan yang di layangkan oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang masuk ke Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Melaporkan terkait temuan penyelewengan Kegiatan serta aliran anggaran yang diduga fiktif dan perlu di Kroscek ke absahannya
Menurut keterangan Heri Purba selaku Ketua GMNI Kepri menjelaskan kalau gubernur kepri melaksanakan kegiatan sedikit ugal – ugalan bahkan kami datang ke sini bukan tanpa dasar serta alasan, kami datang ke sini untuk menjelaskan hasil temuan di lapangan yang di anggap tidak sesuai ketentuan
“Dinas perkim pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan pengerjaan sebanyak 1177 Proyek Kegiatan dan dari seluruh kegiatan tersebut sekitar hampir 700 kegiatan itu di limpahkan kepada satu Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan hal ini kami anggap janggal mengingat satu orang PPK bagaimana bisa menjalankan 700 Kegiatan sementara dalam satu tahun itu hanya 360 Hari kalender, ” jelas Heri Purba Selaku Ketua GMNI Provinsi Kepri pada, Selasa (06/02)
Mengingat kemudian tanggungjawab PPK terhadap kegiatan tersebut adalah tanggung jawab yang besar sehingga atas dasar tersebut hal ini sangat janggal dan tentu hal ini tidak muncul sendiri begitu saja
“Ada beberapa indikasi dan kami akan melakukan upaya untuk pembuktian kecurigaan ini Kami telah melaporkan hal tersebut kepada Kejati Kepri dan kami meminta gubernur agar dapat meminta inspektorat keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana di dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau,”jelasnya lagi
Bahkan Heri Menambahkan bahwa pihak mereka sedikit banyak menemukan bukti transfer dan kami mencurigai bukti transfer tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti – bukti transfer ini sedikit mencurigakan maka dari itu kami berharap bukti-Bukti transfer tersebut bisa diperiksa.
“Selain meminta gubernur untuk meminta inspektorat memeriksa aliran dana tersebut, kami akan melakukan langkah – langkah hukum terhadap temuan kami di lapangan bersama JPKP Provinsi Kepri,” ungkapnya saat konferensi Pers di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri
Selain melaporkan bukti ini ke Gubernur pihak dari pelapor juga melakukan laporan ke Kantor DPRD Provinsi Kepri dan Juga Kejati Kepri dengan alat-alat bukti lengkap yang telah di Terima pihak – pihak terkait ( Budi)
