Bataminfo.co.id, Batam – Aliansi Buruh kota Batam menolak mentah-mentah jika Pemerintah kekeh menaikkan Upah Minimum Kerja (UMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Konsultan Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Migran Indonesia (FSPMI) kota Batam, Yapet Ramon. Pasalnya, mereka menolak karena menilai hal itu bersifat inkonstitusional (tidak sah secara hukum).
Sebagai bentuk penolakan terhadap hal itu, Ramon menyebut, pihaknya juga akan turut mengawal langsung rapat penetapan upah minimum Provinsi yang akan berlangsung di Gedung Graha Kepri Batam Center, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu, 16 November 2022 besok. Kata Ramon, pihaknya bahkan berencana untuk mengerahkan Massa aksi dalam jumlah yang lebih banyak.
“Kita berharap nanti setelah rapat dewan pengupahan kota pada pekan depan, kita minta kepada Walikota Batam agar merekomendasikan angka tersebut kepada Gubernur agar Gubernur tidak ada alasan lagi bahwasannya di kota itu ditetapkan rendah. Itu sudah saya sampaikan kepada Pak Wakil Walikota. Dan itu yang akan dibicarakan dalam rapat nanti agar disepakati satu angka,” ucap Ramon saat diwawancarai Bataminfo.co.id usai dirinya berorasi di depan Kantor Walikota Batam, Senin, (14/11/2022) kemarin.
Masih kata Ramon, “Sebelum penetapan upah minimum kabupaten/kota, Hari Rabu itu akan dilakukan rapat dewan pengupahan Provinsi untuk menetapkan upah minimum Provinsi Kepri, besarnya seperti apa. Makanya hari Rabu nanti, kita tetap akan melakukan aksi untuk mengawal rapat tersebut agar penentuan upah minimum itu tidak sesuai dengan PP 36. Tanggal 16 hari Rabu nanti kita tetap melakukan aksi sebagai bentuk penolakan jika masih menggunakan PP 36. Dalam surat pemberitahuan aksi itu Massa ada sekitar 5000 orang,” kata dia.
Ramon bahkan menegaskan, Pemerintah harus jelih memperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan kaum Buruh. Mereka berharap, Pemerintah kota bahkan Provinsi dapat mengakomodir hal-hal yang direkomendasikan pihaknya.
“Kenapa kita datang kepada Pemerintah, karena kami merasa Pemerintah adalah orangtua kami. Kami mohon Pemerintah juga memperhatikan itu. Jangan pada saat waktu mau pemilihan, Pemerintah datang ke kami untuk meminta suara kepada kami. Tapi ketika kami datang untuk menyampaikan apa yang kita minta, justru tidak jadi perhatian Pemerintah. Untuk itu, harapan kami adalah, Pemerintah itu bisa mengakomodir apa yang kita rekomendasikan,” tandasnya. (Non/BI)