Bataminfo.co.id, Batam – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin, (12/9/22) kemarin berujung ricuh hingga mengakibatkan satu orang mengalami luka.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu Massa aksi yakni; Zulkarnain selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hima Persis Tanjungpinang mengatakan, kericuhan tersebut terjadi saat pihaknya sedang berdiskusi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak.
Mereka meminta Jumaga untuk mendeklarasikan terkait naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, Kata Zulkarnain, Jumaga enggan melakukan deklarasi tersebut. Sontak, pihaknya dibentak oleh Kapolres kota Tanjungpinang bahkan sempat mengatakan akan mempidanakan jika Massa terus memaksa Ketua DPRD.
Sehingga hal itulah yang memicuh emosi Massa hingga terjadi keributan.Sementara, massa diketahui berjumlah ratusan orang.
“Itu semalam lagi dialog dengan Ketua DPRD untuk minta beliau mendeklarasikan sebagai ketua DPRD menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Tapi dia enggan deklarasi setelah alot kami meminta dengan beliau baru tiba-tiba Kapolres bentak kami, saya salah satunya karena pada saat itu saya yang debat dengan Pak Jumaga. Kapolres bentak kami dengan mengatakan, kami memaksa ketua DPRD dan akan dipidanakan dia. Padahal masih situasi berdebat dengan Pak Ketua DPRD dia bilang kami memaksa. Jadi teman-teman emosi ketika melihat Kapolres emosi disitulah mulai ricuh yang paling parahnya. Sempat 2 orang ditangkap 20 menitan baru dilepaskan. Salah satu yang ditangkap juga mengalami luka juga. Massa ada lah 500 orang,” Kata Zul saat dikonfirmasi Bataminfo.co.id, Selasa, (13/9/2022).
Aliansi Mahasiswa Kepri ini bahkan mengecam tindakan represif dan intimidasi (tindakan menekan) dari pihak Aparat Kepolisian dalam penanganan aksi demontrasi Mahasiswa yang berlangsung di depan kantor DPRD Kepri terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM subsidi Senin Kemarin.
Hal ini diungkapkan oleh Matheus selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Demo. Dia meminta kepada Polri terkhususnya Polresta Tanjungpinang agar melakukan evaluasi dan perbaikan atas insiden yang terjadi. Menurutnya, tindakan represif Polri terhadap demonstran dinilai sebagai percobaan pembungkaman hak-hak demokrasi.
Kata Dia, insiden demikian tak hanya terjadi sekali, melainkan telah berulang kali. Sehingga, pihaknya menyayangkan hal itu dan meminta dengan tegas kepada Polri juga untuk mengevaluasi hal itu.
“Kami kecewa terhadap DPRD Kepri dan mengecam tindakan represif Aparat. Polri perlu mengevaluasi dan menguji EQ dari tubuh kepolisian baik itu dari perwira sampai ke bawahan. Karna emosi Aparat yang labil teman kami ada yang diseret bahkan dipukul secara tidak manusiawi yang mana itu melukai sistem demokrasi negara kita. Seperti halnya aksi-aksi demonstrasi di sejumlah daerah yang mungkin kurang ter-publish oleh media sehingga isu tersebut tidak terangkat ke publik,” ungkap Matheus.
Lanjut kata dia, “Kami Mahasiswa Kepri menggugat juga kecewa terhadap pemerintah DPRD Kepri karena kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri yang sebagian besar nelayan dan sangat terdampak karena kenaikan BBM ini. Namun, ketua DPRD menolak untuk ikut mendeklarasikan penolakan kenaikan BBM dari masyarakat Kepri, bahkan DPRD Kepri tidak menjalankan amanat rakyat sebagai perwakilan untuk disampaikan ke pusat.
Melemahnya fungsi DPRD Kepri seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi, jangan hanya mendatangi rumah-rumah masyarakat saat mau duduk untuk memperoleh suara saja,” pungkasnya.
Mereka berharap, Pemerintah maupun Aparat tak terkesan bungkam, namun melanjutkan aspirasi atau jeritan rakyat di Kepulauan Riau (Kepri) ke Pusat untuk dipertimbangkan kembali terkait kebijakan menaikkan harga BBM yang dinilai malah menyulitkan rakyat. (Non/BI)