Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Kepri, Robin Manik. Foto: dok Pribadi

Bataminfo.co.id, Batam – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Kepri turut menyoroti rencana partai politik koalisi pemerintah yang melontarkan pernyataan agar Pemilu 2024 ditunda.

Ketua DPW Prima Provinsi Kepri, Robin Manik menuturkan penundaan Pemilu 2024 hanya cara pandang subjektif dan hanya demi kepentingan partai koalisi, kepentingan istana dan kepentingan Oligarki semata.

“Jika pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang menjadi alasan, hal itu tidak rasional. Saat kehidupan rakyat sedang teramat sulit karena COVID-19 sedang ganas-ganasnya, banyak orang meninggal, ekonomi anjlok, dan masyarakat harus tinggal di rumah dan tidak bekerja. Bahkan, banyak yang bertahan hidup dari sisa tabungan, bantuan negara, bantuan saudara hingga bantuan gotong royong masyarakat,” ujar Robin, kepada Bataminfo.co.id, Senin (28/2/2022) siang.

BACA JUGA:   Lima Dampak Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Ide Menjadikan Indonesia 5 Besar Dunia Makin Menunjukkan Relevansinya

Pertimbangan lain yang disampaikan oleh para ketua umum adalah menyangkut besarnya biaya pemilu, tentu ini juga tidak fair. Sebab, pemilu adalah kegiatan rutin lima tahunan. Rencana anggaran tentu sudah dipersiapkan, apalagi belum lama ini Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara yang membutuhkan anggaran ratusan triliun.

“Tetapi, Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 tetap nekat dilaksanakan. Waktu itu, banyak pihak sudah mengingatkan agar Pilkada ditunda atas alasan kondisi objektif masyarakat,” ucapnya.

Yang lebih krusial lagi, usulan penundaan pemilu tersebut menabrak UUD 1945. Jadi, tidak salah jika ada penilaian yang menyatakan bahwa para ketua umum partai koalisi itu bertemu karena tiga kepentingan, pertama, kepentingan partai yang tidak siap bertarung di Pemilu 2024, karena elektabilitas Capres mereka sangat rendah.

BACA JUGA:   Tiba di Gedung DPR, Pelajar STM Ikut Demo Protes Jokowi

“Kedua, banyak proyek besar yang berbiaya tinggi, seperti kereta cepat, IKN, yang diperkirakan belum rampung tahun 2024. Hal itu akan berisiko secara hukum dan politik, maka untuk menghindari risiko tersebut pihak istana berkepentingan dengan berbagai upaya untuk melanjutkan kekuasaan. Ketiga, kepentingan oligarki yang nyaman karena mendapatkan banyak ruang untuk mengembangkan kekuasaan,” katanya.

Demi rakyat, konstitusi, demokrasi politik dan ekonomi, persatuan nasional, tidak ada alasan yang cukup objektif untuk menunda pemilu 2024. Justru saat ini ada kecenderungan kehidupan rakyat semakin berat karena banyak kebijakan yang membebani kehidupan mereka, seperti JHT, kewajiban iuran BPJS, kenaikan harga BBM dan lain-lain.

BACA JUGA:   Asnah Pimpin DPD Partai Demokrat Kepri

“Untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan dunia yang tidak pasti seperti sekarang ini, yang perlu dilakukan bukanlah penundaan pemilu, tetapi perubahan sistem. Perubahan dari alam liberal kapitalistik yang membesarkan kekuasaan oligarki dan kesenjangan sosial semakin lebar menjadi sistem yang menjunjung tinggi ekonomi kerakyatan dengan menjadikan BUMN, UMKM & Koperasi sebagai soko guru ekonomi, agar rakyat berdaulat, mandiri, adil dan makmur,” tandasnya. (yas)