Ketua JPKP Tanjungpinang Adiya Prama Rivaldi bersama Ketua Gebrak Solikhin. Foto: dok JPKP

Bataminfo.co.id, Tanjungpinang – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang menyoroti ketidakhadiran Wali Kota Tanjungpinang, Rahma untuk yang ketiga kalinya dipanggil Panitia Hak Angket TPP ASN Tanjungpinang di DPRD setempat, Rabu (29/12/2021).

Menurut Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi, ketidakhadiran Rahma karena adanya ketakutan dari yang bersangkutan.

“Kami menduga kuat ada ketakutan wali kota terhadap pemanggilan hak angket ini. Apakah dugaan itu benar tentang adanya korupsi wali kota beserta wakil ataupun lainnya,” tuturnya.

Adiya menuturkan Wali Kota Tanjungpinang tidak menghargai proses hak angket yang saat ini tengah bergulir di DPRD Tanjungpinang.

“Bagaimana mau memimpin kota tercinta ini. DPRD sebagai lembaga yang setara dengan eksekutif saja tidak dihargai oleh Rahma sebagai wali kota. Apalagi rakyat biasa. Menurut kami Rahma masih belum layak menjadi Wali Kota Tanjungpinang saat ini,” tandas Adiya.

BACA JUGA:   Wali Kota Tanjungpinang Tak Terbukti Lakukan Pelanggaran Pemilu
Ketua JPKP Tanjungpinang Adiya Prama Rivaldi bersama Ketua Gebrak Solikhin. Foto: dok JPKP

Selain dari JPKP, Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) juga menyoroti soal TPP-ASN. Ketua Gebrak, Solikhin menuturkan pihaknya bersama rekan lainnya juga menyambangi Panitia Hak Angket. Kedatangan mereka untuk melihat proses serta berdiskusi terhadap hak angket dugaan korupsi TPP ASN yang dilakukan Wako Rahma bersama wakilnya.

“Tidak hanya melihat, mendengar bahkan diskusi, saya juga sempat berdebat panas ketika disambut oleh Panitia Hak Angket terkait yang akan dilakukan DPRD terhadap pemanggilan yang tidak juga dihargai oleh wali kota,” ujar Solikhin.

“Kami sempat bersitegang ketika disambut oleh Panita Angket dan kami menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Panitia Hak Angket kedepannya. Tetapi mereka hanya menyampaikan dengan tenang seperti tidak ada kejadian apa-apa,” ungkap Solikhin.

BACA JUGA:   Hasil Penyelidikan Pansus Angket DPRD Tanjungpinang, Wako Rahma Diduga Langgar Aturan

Dia meminta Panitia Angket segera mengambil sikap terhadap tidak dihargainya legislatif di mata wali kota.

“Kepada DPRD segera bersikap. Tolong dijaga marwah dan junjung tinggi parlemen yang mewakili rakyat. Kami tidak menginginkan DPRD dipandang sebelah mata seperti burung yang tak bersayap,” pesan Solikhin.

Absennya wali kota, dibenarkan anggota Pansus Hak Angket TPP ASN, Momon Faulanda beberapa jam setelah jadwal pemanggilan Wali Kota Tanjungpinang.

“Ya, kami hari ini menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Tapi dia tidak datang,” ucap Momon.

BACA JUGA:   JPKP Minta Kajati Kepri yang Baru Tuntaskan Kasus TPP ASN Wako Tanjungpinang

Momon dalam hal ini mengaku tidak tahu pasti alasan Wali Kota Rahma kembali mangkir dari jadwal pemanggilan hari ini.

Ia dan anggota Pansus Hak Angket lainnya pun juga belum mendapatkan jawaban atas surat yang dilayangkan DPRD ke Polres Tanjungpinang dalam upaya meminta bantuan pemanggilan paksa.

“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan,” kata Momon.

Mangkirnya Wali Kota Rahma untuk ketiga kalinya ini, Momon dan anggota Pansus Hak Angket lainnya tampak ragu dan belum dapat memastikan kelanjutan kasus dugaan korupsi TPP ASN oleh Wali Kota Tanjungpinang itu.

“Kita belum bisa putuskan apakah kita akan panggil lagi untuk selanjutnya atau kita cukupkan,” katanya. (red)