Foto : ilustrasi

Oleh: Muhammad Miska Azkia 
Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Indonesia

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan tanggung jawab dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan self assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih rendah dan cenderung menurun pada tahun 2012 – 2016. Hal ini menunjukkan kesadaran melakukan kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah.

Masalah kepatuhan pajak ini merupakan masalah Direktorat Jenderal Pajak yang serius. Rendahnya kepatuhan ini pada akhirnya akan berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak sejak tahun 2008 yang dipengaruhi juga oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Hal ini yang menjadi argumentasi bahwa kebijakan pemeriksaan menjadi sangat penting untuk dapat menunjang penerimaan karena tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan WP dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan merupakan perilaku WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Witono, 2008). Dengan kebijakan pemeriksaan yang tepat, diharapkan kepatuhan WP akan meningkat dan pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya penerimaan pajak.

BACA JUGA:   Melacak Potensi Indonesia dari Perang Dagang Amerika dan China

Dalam hubungan dengan peningkatan keuangan guna membiayai pembangunan bangsa yang merata dan negara yang tertib hukum dan tertib pajak, pemerintah berupayakan menggerakkan kemauan rakyat untuk disiplin dalam kewajibannya sebagai warga negara yang berupa membayar pajak. Sebagai pengamalan dari nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara (Pancasila) dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pembangunan perlu dikelola dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara yaitu membayar pajak.

Untuk itu setiap warga negara harus sadar akan kewajibannya terhadap negara. Dengan demikian, roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya pembangunan yang merata.

Keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara Indonesia tentu tercapainya keadilan dan kemakmuran. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak itu sangat penting bagi negara namun semestinya kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi WP. Bahwa ada atau tidak adanya sanksi, WP tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum serta sanksi jika melanggarnya.

BACA JUGA:   Mengejar Pajak Orang Kaya: Sudah Siapkah Indonesia?

Pada dasarnya, WP mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak WP yang belum membayar pajak karena alasan tertentu yang menyebabkan WP terlambat untuk membayar pajak.

Sementara itu, terdapat juga WP yang memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Di mana WP telah memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk negara yang tertuang dalam peraturan-peraturan pajak. Di samping itu, ada juga perilaku seseorang yang membayar atas dasar kesadaran bahwa pajak sangat diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pada tingkatan ini orang mau membayar pajak karena didorong oleh keyakinan yang sudah tertanam dalam pribadi seseorang bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak.

Apabila orang membayar pajak bukan dikarenakan ketakutan akan dihukum oleh pemerintah maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang timbul dalam hati nuraninya sendiri. Untuk dapat mewujudkan kesadaran membayar pajak itu merupakan hal yang tidak mudah. Kepatuhan WP untuk membayar pajak sebagian timbul dikarenakan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada WP yang terlambat membayar pajak. Sanksi atau denda administrasi yang dikenakan kepada WP tanpa pandang bulu, siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi. Namun dalam kenyataannya, sanksi yang ada di dalam peraturan-peraturan pajak belum dapat terlaksana dengan baik.

BACA JUGA:   Pilkada Atau Pesta Corona?

Kesadaran membayar pajak sama dengan kesadaran terhadap hukum. Apabila seseorang patuh pada hukum bukan dikarenakan paksaan tetapi karena sadar bahwa hukum adalah tertib masyarakat termasuk bersikap tertib terhadap diri sendiri. Dengan memiliki kesadaran untuk membayar pajak, secara tidak langsung WP telah menunjukkan peran sertanya dalam kegiatan pembangunan bangsa dan negara.

Karena adanya kesadaran tersebut, maka WP akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kesadaran yang dimiliki tersebut harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai pribadi, salah satunya WP akan merasa lebih unggul dari WP yang lain karena telah melakukan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau WP dengan baik.

REFERENSI
Alrasid, Harun. Naskah UUD 1945, 2003. Universitas Indonesia, UI Press.

Brotodiharjo Santoso R, 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung.

Burton, Richard dan Ilyas Wirawan B. 2001. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Hostaritua, Situmorang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, ANDI.

Muqodim, 2000. Perpajakan Buku Satu, UII Press dan Ekonesia , Jogyakarta.

Pandiangan, Liberti. 2002. Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Erlangga.

Soemitro, Rocmat. 1991. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT Eresco, Bandung.

Soemitro, Rochmat. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung.

Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 196-208.