Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardht. Foto : yog/BI

Bataminfo.co.id, Batam – Sebanyak Sembilan Polsek di wilayah hukum Polda Kepri tidak lagi dapat melakukan proses penyidikan.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), tanggal 23 Maret 2021.

BACA JUGA:   Kapolda Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rusunawa Satbrimob Polda Kepri

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, menuturkan, sembilan Polsek yang tidak dapat melakukan proses penyidikan diantaranya yakni Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim, Polsek Teluk Bintan, Polsek Siantan, Polsek Palmatak, Polsek Jemaja.

BACA JUGA:   Tiga Pelansir Solar di Batam Terancam Enam Tahun Penjara

“Kemudian, Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Polsek Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Polsek Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura dan Polsek Bunguran Timur,”¬†Harry Goldenhardt, Rabu (31/3/2021).

Tentunya dengan Keputusan ini bertujuan untuk berjalannya kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.

BACA JUGA:   Jika Ditemukan Pelanggaran Pidana Umum, Ditreskrimum Polda Kepri Akan Proses Dugaan Kasus 18 Proposal Fiktif di Pemprov Kepri

“Dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan,” pungkas Harry Goldenhardt. (red)